DMDI Indonesia Apresiasi Polri Tangguhkan Penahanan 7 Warga Rempang

Medan - Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia mengapresiasi kebijakan penangguhan terhadap 7 warga Rempang yang berstatus tersangka oleh Kapolresta Balerang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto. 

"Kita apresiasi kebijakan Kapolresta Balerang atas penangguhan tersangka terhadap 7 warga Balerang dan upaya mediasi Walikota Batam  Muhammad Rudi sehingga suasana Batam secara perlahan mulai kondusif," ujar Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Senin (11/9/2023). 

Hal ini dikatakan Said Aldi merespon peristiwa konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang yang diduga bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang jumlahnya berkisar 7.500 jiwa untuk rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yakni pembangunan kawasan industri, jasa dan pariwisata yang pengerjaannya akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). 

Seperti diketahui, proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. 

Menurut Said Aldi, kebijakan penangguhan kepada 7 tersangka warga rempang yang telah diambil Kapolres Balerang adalah keputusan yang tepat.  

"Dan DMDI Indonesia berterima kasih kepada Polri khususnya Kapolres Balerang yang telah mengabulkan permintaan penangguhan 7 warga Pulau Rempang tersebut," ucap Said Aldi yang juga Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini.

Sebagai warga Indonesia berdarah Melayu, Said Aldi sangat merasakan kondisi warga Pulau Rempang yang hampir seluruhnya Suku Melayu. Akan tetapi, menjaga kondusifitas, kekompakan dan persatuan tetap harus yang menjadi hal utama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. 

Selain itu, Said Aldi juga meminta agar investasi jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat, apalagi sampai menimbulkan konflik. Masyarakat Melayu Indonesia tidak anti terhadap investasi pembangunan. 

"Namun alangkah baiknya, investasi itu dilakukan dengan cara-cara santun. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Karena yang dirugikan itu masyarakat. Santun dan baiklah berinvestasi," tuturnya. 

Masih kata Said Aldi, bahwa kerjasama yang maksimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan daerah. Termasuk dalam merealisasikan pengembangan Kawasan Rempang sebagai Program Strategi Nasional (PSN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Said Aldi juga mengapresiasi langkah Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang berkomitmen untuk segera mendudukkan permasalahan Rempang, baik ditataran pemerintah ataupun masyarakat. Sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik.

“Kita sama-sama berharap permasalahan Rempang segera selesai. Keinginan Pemerintah Pusat dan Kondusifitas di Rempang harus sama-sama jadi prioritas dan diselesaikan bersama agar investasi dan kerukunan ummat tetap berjalan beriringan,keberlangsungan hidup masyarakat di rempang harus juga di utamakan, imbuh Said Aldi

Said Aldi Al Idrus Lantik Pengurus DMDI Riau Disaksikan Yang di-Pertua Negeri Malaka Malaysia

Riau – Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Datuk H Said Aldi Al Idrus mengukuhkan sekaligus melantik Kepengurusan DMDI Provinsi Riau masa bakti 2023-2026 di Gedung Anjungan BRK, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (4/9/2023).

Hadir Presiden DMDI Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam Yang di-Pertua Negeri Malaka Malaysia, Gubernur Riau Drs H Syamsuar, Kapolda Riau Irjend Pol Muhammad Iqbal, Forkopimda Riau beserta jajaran pengurus DMDI Indonesia. 

Dalam pidatonya, Said Aldi meminta kepada Ketua DMDI Riau Drs H Masrul Kasmi bersama para pengurus agar menjalankan  program kerja yang telah diamanatkan untuk kemajuan masyarakat Melayu Riau dan menjadi organisasi yang bermanfaat bagi umat,

“Melayu harus bangkit. Pusat Melayu di Indonesia itu ada di Riau. DMDI harus menjadi pelopor bagi orang-orang Melayu dan mampu bersaing memajukan Riau menjadi negeri yang kaya dengan minyak dan gas bumi yang terbilang gemilang,” imbuh Said Aldi.

Said Aldi juga meyakini DMDI Riau mampu menjalankan seluruh program yang telah diamanatkan, termasuk membuka Food Bank dan memberikan pembinaan kepada generasi-generasi Melayu Islam di Riau untuk menjadi generasi yang memahami agamanya dan menjadikan Qur’an, Hadis sebagai petunjuk,

“Food Bank kita harap terbentuk di Riau karena itu merupakan program utama dari DMDI Indonesia untuk kemanusiaan, tujuannya untuk membantu dan kontribusi DMDI kepada pemerintah dalam mempertahankan ketahanan pangan,” tegas Said Aldi yang juga Ketua Umum DPP BKPRMI ini. 

      Tak hanya itu, Said Aldi juga meminta Pengurus DMDI Riau yang baru saja dilantik agar tetap mengedepankan program-program sosial kemanusiaan, budaya dan sosial. Sebab, organisasi ini telah dikenal dengan program sosial kemanusiaannya.  

      “Kita selalu terdepan dalam program sosial kemanusiaan. Karena kalau bukan DMDI yang menjadi terdepan, siapa lagi yang selalu memberikan sentuhan bantuan kepada masyarakat,” ujar Said Aldi. 

      Sementara itu, Presiden DMDI Tun Seri Setia H.M Ali bin Rustam mengaku bangga dengan kepemimpinan DMDI Indonesia,serta bangga dengan acara pelantikan Pengurus DMDI Riau ini, terutama dengan banyaknya delegasi DMDI yang datang terutama dari DMDI di beberapa provinsi se Indonesia dan Malaysia,

”DMDI siap membawa investor untuk peluang-peluang bisnis industri dan teknologi juga pertanian. Kita akan bawa pelaku-pelaku bisnis dan investor untuk mengembangkan bisnis dengan Bendera DMDI,” imbuh Tun Seri Setia HM Ali bin Rustam.

     Sementara, Gubernur Riau Datuk Setia Amanah Drs H Syamsuar MSi dalam sambutanya meminta Ketua DMDI Riau Masrul Kasmi agar membawa DMDI Riau lebih maju dan mampu mengembangkan hal terbaik untuk memajukan Riau di segala sektor.

      ”Melihat komposisi dan jajaran pengurus yang dilantik, saya yakin ini orang-orang terbaik dan kemampuanya tidak diragukan lagi. Bawalah ke arah yang lebih maju,” pinta Gubernur Riau.

Merespon amanat Ketua DMDI Indonesia, Presiden DMDI dan Gubernur Riau, Ketua DMDI Riau, Masrul Kasmi dalam pidatonya menyatakan siap membawa dan membesarkan DMDI di Riau dan akan berinovasi memajukannya.

”Mari bekerja keras, bekerjasama, bahu membahu menggerakan DMDI ini aktif diberbagai kegiatan di negara-negara sahabat yang ada di 23 negara anggota DMDI di dunia,” ujar Masrul Kasmi.

Sementara itu, untuk prosesi pelantikan diawali dengan ikrar dan penyerahan Pataka DMDI dari Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus didampingi Presiden DMDI Tun Seri Setia DR Muhammad Ali bin Rustam.

 Setelah Pataka diserahkan kemudian langsung dikibarkan Ketua DMDI Riau Drs H Masrul Kasmi.

Usai acara, Presiden DMDI, Gubri serta Forkopinda meresmikan Mesjid di lingkungan Kantor BRK yang turut dihadiri Mantan Gubri HM Rusli Zainal dan bebetapa tokoh Riau lainya

Gubsu Edy “Titip” dan Optimis Proyek MYC Jalan dan Jembatan di Pulau Nias Harus Selesai

Medan - Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi memberi garansi penuh tidak ada unsur politis sedikit pun dalam menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di Sumut termasuk di Pulau Nias.

       Hal itu ditegaskannya menjawab wartawan di Medan, Minggu (3/9) sehubungan proyek Multi Years Contract (MYC) Jalan dan Jembatan daerah strategis propinsi Sumut belum tuntas sepenuhnya, karena memang diprogram sampai 2024, sementara jabatan Edy akan berakhir 5 September 2023.

      Edy bersyukur hingga posisi akhir Agustus realisasi proyek yang dikenal sebagai proyek Rp 2,7 Triliun ini sudah mencapai 56,89 persen. “Memang sampai 2024 namun kita optimis tuntas akhir 2023 ini,” ujarnya.

      Khusus tentang keberadaan proyek di Pulau Nias Gubsu Edy Rahmayadi “titip” agar juga dituntaskan. Pulau Nias harus “dikejar” penyelesaiannya.

        Lebih jauh tentang perkembangan proyek Multi Years Contract (MYC) Jalan dan Jembatan daerah strategis propinsi Sumut yang berada di Pukau Nias, Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap optimis selesai.

       Menjawab wartawan, Kamis (31/8) Kadis mengemukakan Pulau Nias atau untuk pulau dan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera itu terdiri dari Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara juga akan dirasakan di 5 kabupaten /kota di pulau Nias ini sebagai tindak lanjut untuk pengentasan daerah tertinggal tahun 2020 -2024 berdasarkan amanah dari Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020.

       Berdasarkan kontrak antara Dinas PUPR Sumut dan  Waskita-SMJ-Utama KSO penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di pulau Nias terdiri dari Kota Gunung Sitoli Peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Gunung Sitoli - Afia di KotaGunung Sitoli sepanjang 1 km, Pembangunan Saluran Drainase pada jalan Provinsi ruas Jl. Sudirman di Kota Gunung Sitoli sepanjang 1.000 m.

        Kabuoaten Nias Peningkatan struktur jalan lolowua - dola di kab. Nias sepanjang 2,5 km. Kabuoaten Nias Selatan Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Duria - Lolowau di Kab. Nias Selatan sepanjang 4,32 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lolowau - siwalawa II di Kab. Nias Selatan sepanjang 1,6 km.

      Kabupaten Nias Utara Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Afia - Tuhemberua sepanjang 1 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Tuhemberua - Lotu sepanjang 9 km, Pembukaan jalan provinsi ruas Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara sepanjang 14,21 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lahewa - Afulu sepanjang 2,5 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lotu - Lahewa sepanjang 1 km, Pembangunan Box Culvert pada jalan Provinsi Ruas Afia - Tuhemberua sebanyak 3 unit.

        Kab. Nias Barat Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Hilimbuasi - Mandrehe sepanjang 2 km, Pembukaan jalan provinsi ruas Lasara Bagawu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara sepanjang 11,30 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Dola -Duria di Kab. Nias Barat sepanjang 1,6 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Mandrehe - Sirombu di Kab. Nias Barat sepanjang 1,8 km, peningkatan struktur jalan provinsi ruas Siwalawa II - Sirombu sepanjang 2 km, pembangunan jembatan Idano Noyo (Tahap I) di Kab. Nias Barat sepanjang 100 m dan Pembangunan jembatan Idano Mbobo Sebua di Kab. Nias Barat sepanjang 10 m.

       Untuk percepatan pembangunan jalan di pulau Nias ini maka PT. Pijar Utama sebagai bagian dari KSO membangun Asphalt Mixing Plant (AMP) baru di Kab. Nias Barat dengan kapasitas 60-80 ton/jam yang saat ini sedang persiapan pondasi.

        Kemudian khusus untuk pembangunan jembatan Idano Noyo dengan bentang yang cukup panjang yang mencapai 100 m akan dilakukan menggunakan rangka baja. 

      Saat ini pemesanan rangka baja sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses untuk pengirimannya.

      Namun diakui bahwa dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala mulai dari pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan dan abutmen jembatan, adanya kendala utilitas, keterlambatan dalam proses perizinan lingkungan yang pada akhirnya juga akan memperlambatan perizinan untuk SILO dan SILP dari AMP baru tersebut.

      Dinas PUPR Prov. Sumut sangat responsive untuk mengatasi persoalan yang timbul di lapangan maka pada tanggal 23 Agustus 2023 yang lalu, Kadis PUPR Prov. Sumut ini terus turun ke lapangan meninjau salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan di pulau Nias dan langsung melakukan pertemuan dengan Bupati Nias Barat, Ketua DPRD Nias Barat, Dandim 0213/Nias, Kadis PUPR Nias Barat dan tokoh masyarakat Nias Barat. 

       Hasil pertemuan ini telah disepakati pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan jembatan Idano Noyo (Tahap I) di Kab. Nias Barat.

      Kadis PUPR menjelaskan bahwa akibat keterlambatan pembebasan lahan ini akan berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan jembatan di Idano Noyo Kab. Nias Barat ini.

       Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 kemarin juga telah dilakukan pertemuan yang terpadu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH dan didampingi oleh Asdatun dan Asintel. 

       Pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, BPK Perwakilan Sumut, Inspektorat Prov. Sumut, Tim Ahli Hukum Kontrak dan Racang Bangun, GS Waskita-SMJ-Utama KSO, PT. SMJ,  PT. Pijar Utama, konsultan Manajemen Konstruksi, tim dari Dinas PUPR dan Tim dari Kejati Sumut.

        Dalam pertemuan itu salah satunya membahas solusi dan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan khususnya di pulau Nias yang menjadi perhatian khusus dari Kajati Sumut ini.

       Setelah pertemuan itu Kadis PUPR Ir. Marlindo Harahap, MT sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan semua pihak terkait untuk mendukung percepatan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di pulau Nias ini dapat segera terwujud

Gubsu Kukuhkan Pengurus PWRI Sumut : Usia Boleh Tua, Jati Diri Tetap Kokoh

* Edy Rahmayadi terima Penghargaan Wredatama Nugraha Utama

Medan - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada para tokoh senior birokrasi yang telah purna bakti. Diakuinya mereka selama ini banyak memberi inspirasi baginya.

     “Jujur saya akui. Selama memimpin Sumut masukan dan inspirasi dari para senior cukup besar. Di mata saya, mereka usia boleh tua, namun jati diri tetap kokoh,” ujarnya pada Pengukuhan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sumut masa bakti 2023 - 2028, Sabtu (2/9/23).

        Pengurus yang dikukuhkan di Aula Tengku Rizal Nurdin Gubernuran Medan tersebut diketuai H Hasban Ritonga SH (mantan Sekdaprovsu) dan fungsionaris lainnya antara lain Wakil Ketua H Asrin Naim (mantan Assiten Pemprovsu dan Sekda Deliserdang), Sekretaris Hamzah dan Bendahara Rusli.

       Pada kesempatan ini Ketua PB PWRI Pusat Prapto Hadi memberikan Anugerah Piagam dan Tanda Penghargaan Wredatama Nugraha Utama kepada Gubsu Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi.

     Selain itu juga diberikan Anugerah Piagam dan Tanda Penghargaan Wredatama Nugraha Madya kepada Ketua Pengurus PWRI Sumut H Hasban Ritonga SH serta para penasihat Lundu Panjaitan SH (mantan Wagubsu) dan empat mantan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, DR RE Nainggolan MM, Drs H Muchyan Tambuse dan Drs H Amrun Daulay MM.

     Pada acara yang juga dihadiri Gubsu ke-15 Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE, mantan Sekdaprovsu Hj Dr R Sabrina dan sejumlah tokoh birokrat senior lainnya, Gubsu mengemukakan ilmu dan pengalaman anggota PWRI sangat luas karena telah ikut mengelola pemerintahan di Sumut.

     “Hasil kinerja sesepuh ini yang kami lanjutkan hingga kini Sumut berada pada posisi kedua dari seluruh propinsi Indonesia dalam perolehan prestasi atas award. Sejak 2019 hingga saat ini Sumut telah memperoleh 95 Award tingkat nasional, kedua setelah Jawa Barat 345 Award, di atas Jatim yang 74 Award,” ujarnya.

      Gubsu memberi apresiasi para PWRI memiliki jatidiri kokoh dan bersikap bukan hanya meminta tapi apa yang bisa diberikan kepada negara.

       Gubsu juga mengaku bangga keberadaan PWRI Sumut namun dia prihatin mendengar masih banyak anggota PWRI yang “menyekolahkan” SK Pensiun atau meminjam uang dengan jaminan SK Pensiun.

     “Tolong kepada pengurus yang baru agar didata SK pensiunan yang digadai dan dicarikan solusi agar keluar dari menggadaikan SK Pensiun.

     Gubsu juga berpesan agar PWRI harus mendatangi Gubsu dengan memberikan masukan bahkan kritikan membangun. Namun harus didasari dengan kasih sayang bagaimana untuk memberhasilkan pembangunan Sumut.

    “Jadi pupuk kasih sayang. Ini takkan pernah terjadi bila rasa kasih sayang tidak ada karena kita terolok-olok dan terkota-kotak karena agama, suku dan partai. Jadi mari kita bersatu dengan raa kasih sayang,” ujarnya.

     “Jangan hubungan kita terganggu karena tidak didasari rasa kasih sayang. Lindungi kami dari malapetaka dan tidak berfikir jernih.  Kami harus dilindungi senior,” ujarnya.

     Ketua PWRI Sumut Hasban Ritonga mengapresiasi sikap Gubsu yang membuka diri begitu luas dengan para purna bakti. PWRI siap menjadi wadah untuk berlindung dan berdialog

Realisasi Proyek Jalan Rp 2,7 T Sudah 56,89 %, Kadis PUPR Sumut Optimis Tuntas Sesuai Kontrak

Medan - Realisasi pekerjaan paket pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut, dikenal sebagai proyek tahun jamak Rp 2,7 triliun, sudah mencapai 55,89 persen posisi 27 Agustus 2023.

      Dengan posisi ini maka total panjang ruas yang telah ditangani sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer se-Sumut.

      Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Marlindo Harahap mengemukakan hal itu menjawab wartawan di Medan, Selasa (29/8/23).

      Kepala Dinas mengemukakan proyek miltiyears ini tetap jalan sesuai dengan kontak. “Kita optimis dan tetap ingin menuntaskan proyek yang murni untuk kebutuhan masyarakat Sumut ini sesuai kontrak," ujarnya.

        Quick count progres dimaksud dari ketiga pelaksana pekerjaan (KSO) PT Waskita Karya 23,550 %, PT Sumber Mitra Jaya 18,823 % dan PT Pijar Utama 13,515 %.

      Dikemukakan lokasi proyek ini tersebar di 33 kabupaten di Sumut dengan tipe proyek Design & Build Lumpsum Price, multi years 3 tahun anggaran 2022-2024 berupa peningkatan jalan sepanjang 450 km, jembatan rangka baja, jembatan beton, pekerjaan box culvert dan lain-lain.

      Masa pelaksanaan 540 hari kalender sejak SPMK dan masa pemeliharaan 730 hari kalender.

“Total ruas yang dikerjakan hingga minggu ke-64 berjumlah 109 ruas dari total 163 ruas. Total ruas yang sudah selesai dilakukan pekerjaan pengaspalan berjumlah 64 ruas dan 10 ruas masih dalam proses,” jelasnya.

      Selanjutnya total ruas yang telah selesai pekerjaan penghamparan base A berjumlah 72 ruas dan 14 ruas masih dalam proses, 55 ruas sedang dalam tahapan pekerjaan galian drainase dan pekerjaan pasangan batu drainase serta 37 ruas telah selesai output termasuk bangunan struktur box culvert,” jelasnya

      Sedangkan status pekerjaan selesai aspal sepanjang 172,96 km dan selesai output sepanjang 82,29 km.

       “Kita optimis proyek ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pihak pelaksana proyek tampak bersungguh-sungguh melaksanakn pekerjaan sesuai dengan progres yang ada. Mudah-mudahan dengan selesainya proyek ini 450 km jalan propinsi yang selama ini rusak sudah mulus kembali,” ujarnya.

     Kemudian terkait dengan kelanjutan pekerjaan ini maka dapat dijelaskan bahwa pada saat ini setelah SCM – III itu masih dalam masa pelaksanaan kontrak dan berdasarkan penelitian, Penyedia tersebut akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan berdasarkan adanya komitmen penyedia, adanya data penambahan peralatan, adanya pembangunan AMP baru di beberapa lokasi yaitu di Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan dan Kab. Nias Barat dan telah dilakukan klarifikasi lapangan terhadap pembangunan AMP tersebut melalui UPT Dinas PUPR serta adanya penambahan waktu kerja.

       Sehingga berdasarkan hal tersebut dan adanya pertimbangan dari konsultan Manajemen Konstruksi maka Pejabat Penandatangan Kontrak melalui dasar pertimbangan teknis, hasil klarifikasi di lapangan dan pertimbangan dari aspek efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas terhadap penyelesaian pekerjaan ini sehingga dapat segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan tetap memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak ini.

        Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 yang lalu, Kadis PUPR Prov. Sumut ini terus turun ke lapangan meninjau salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan di pulau Nias dan langsung melakukan pertemuan dengan Bupati Nias Barat, Ketua DPRD Nias Barat, Dandim 0213/Nias, Kadis PUPR Nias Barat dan tokoh masyarakat Nias Barat. 

      Hasil pertemuan ini telah disepakati pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan jembatan Idano Noyo (Tahap I) di Kab. Nias Barat.

        Marlindo Harahap memaparkan sejumlah RUAS SELESAI ASPAL sembari memperlihatkan sejumlah dokumentasi foto antara lain Ruas 07. Tandem Hilir - Sp. Beringin di Kab. Deli Serdang, Ruas 10A. Lubuk Pakam - Sp. Tanah Abang di Kab. Deli Serdang, Ruas 45. Jalan Provinsi Bts. Simalungun-Sionggang di Kab. Asahan, Ruas 46. Sionggang - Kisaran di Kab. Asahan, Ruas 47. P. Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga) di Kab. Asahan, Ruas 48 Bandar Pulau (Desa Tangga) - Bts. Tobasa.

Kemudian Ruas 52. P. Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga) di Kab. Asahan, Ruas 53. Jurusan Jl. DI Panjaitan di Kota Tanjung Balai, Ruas 72. Jalan Provinsi Pematang Raya-Tiga Runggu Ruas 73 Jalan Provinsi Kerasaan – Perdagangan, Ruas 74. Jalan Provinsi Pematang Siantar - Kerasaan, Ruas 78. Jalan Provinsi Simpang Raya-Sipintu Angin-Tigaras, Ruas 83. Jalan Provinsi Ruas Silimbat - Parsoburan di Kab. Toba.

Selanjutnya Ruas 85. Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria, Ruas 88. Ruas Aek humbang - bts. Tapsel di Kab. Tapanuli Utara, Ruas 89. Simp. IV Hutabarat - Sipahutar di Kab. Tapanuli Utara.

         Ruas 90. Jalan Provinsi Pematang Siantar-Kerasaan, Ruas 91. Jalan Provinsi Simpang Raya-Sipintu Angin-Tigaras, Ruas 95. Siabaksa - Bakara - Bts. Taput di Kab Humbang Hasundutan, Ruas 96. Pakkat - Batas Tapteng di Kab Humbang Hasundutan, Ruas 101. Simarmata - Sp. Sinapuran diKab Samosir.

     Ruas 102. Palipi - Parmonangan di Kab Samosir, Ruas 106. Jalan Gunung Tua- Binanga (bts. Palas) di Kab. Padang Lawas Utara, Ruas 113. Jalan Paringgonan- Sibuhuan di Kab. Padang Lawas Ruas 123. Jalan Sibuluan-Aek Horsik di Kab. Tapanuli Tengah, Ruas 134. Jalan Jembatan Merah-Muara Soma di Kab. Mandailing dan Ruas 135. Jalan Muara Soma-Sp. Gambir di Kabupaten Mandailing Natal.

Wamenag Minta DMDI Indonesia Berperan Aktif Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Jakarta – Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (Wamenag RI) Saiful Rahmat Dasuki meminta DMDI Indonesia ikut berperan aktif menjaga stabilitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

       Hal itu dikemukakannya ketika menerima Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Datuk H Said Aldi Al Idrus beserta pengurus lainnya di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta, Rabu (23/8/2023) pagi. 

     Wamenag mengungkapkan DMDI memiliki sejarah yang berkaitan dengan beberapa tokoh Betawi yang merupakan bagian dari Suku Melayu yang hari ini menjadi perhatian penting bagi bangsa dan negara. 

     “Kami berharap pertemuan ini akan menjadi bagian yang berharga dalam peradaban Suku Melayu secara khusus dan juga memiliki dampak positif bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara umum,” ujarnya.

      “Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan DMDI Indonesia, Bang Said Aldi beserta pengurus. Kemenag-RI berharap pertemuan ini berkontribusi kepada perkembangan Suku Melayu dan kemajuan bangsa dan negara,” ujar Wamenag Saiful Dasuki.

     Ketum DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya kepada Wamenag RI Saiful Rahmat Dasuki sebagai bentuk silaturahmi memperkuat ukuwah Islamiyah.

Selain itu, lanjut Said Aldi, pihaknya juga mengundang Wamenag-RI Saiful Dasuki menghadiri sekaligus membuka acara seminar internasional pemikiran peradaban Islam yang rencananya akan diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (1/9/2023).

       DMDI Indonesia juga akan melaksanakan simposium yang akan mengundang para ulama dunia di Jakarta pada Oktober 2023, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim, Syekh Mohammed Al-Iss dalam satu pertemuan di Jakarta yang akan membahas pandangan tentang Islam dan keamanan Dunia, terang Said Aldi yang juga Ketua Umum DPP BKPRMI ini. 

     Diakhir pertemuan Said Aldi Al idrus menyampaikan salam dari ketua Dewan Pembina DMDI Komjend Pol H Syafruddin dan Ketua Dewan Penasehat H Sultan B Najamuddin dan mengucapkan terima kasih kepada Wamenag-RI Saiful Rahmat Dasuki karena telah memberikan masukan dan ide-ide gagasan kepada DMDI untuk selalu aktif dalam segala kegiatan ke-Islaman, kemanusiaan dan sosial budaya di Indonesia. 

“DMDI Indonesia akan terus menjadi penggerak dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Kita juga siap membantu pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan seperti yang digalakkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo,” pungkasnya. 

Wamenag juga meminta agar DMDI Indonesia yang di pimpin Datuk H Said Aldi Al Idrus dapat berkontribusi terhadap kerukunan antar ummat beragama

Wapres Terima DMDI Indonesia, Minta Hubungan Antarumat Islam Dipererat

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin menerima jajaran Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2023), 

Pada pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran DMDI Indonesia sebagai perekat bangsa, utamanya dalam mempererat hubungan antarumat Islam di tanah air.

“Lembaga ini menjadi penyambung ya, harus menyambungkan sehingga tidak terjadi benturan antara generasi sebelum dengan generasi sesudahnya,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres juga menekankan konsep Islam yang rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta alam) dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Nilai-nilai keislaman dengan rahmatan lil ‘alamin itu harus lahir. Jadi, tidak hanya dalam arti kebudayaan tapi juga pikiran-pikiran yang mewarnai, memberi nilai-nilai perdamaian dunia,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres secara khusus meminta DMDI Indonesia dapat kontribusi terhadap kerukunan dan perdamaian dunia.

“Saya minta DMDI harus bisa memberi nilai DMDI ini untuk dibawa menjadi satu gagasan-gagasan sebagai forum yang bisa membangun dunia yang damai,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres memberikan apresiasi kepada DMDI Indonesia atas keberadaan organisasi tersebut dalam menjaga dan merawat Islam wasathiyah di tengah masyarakat.

“Saya mengapresiasi organisasi ini ya karena memang sebenarnya Melayu itu identik dengan Islam dan itu jangan hilang,” pesan Wapres.

“Supaya tidak hilang itu harus dijaga Islam yang wasathiyah, Islam yang moderat seperti yang selama ini dianut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus menyampaikan maksud kedatangan para jajaran pengurus DMDI Indonesia, yaitu untuk mengundang Wapres menghadiri penganugerahan gelar Sultan Mansur Syah yang diberikan kepadanya karena kontribusi dan kepeduliannya sebagai tokoh dalam bidang agama dan keislaman di Indonesia. 

Penganugerahan ini rencananya akan diberikan pada 23 September 2023 di Phnom Penh, Kamboja.

Secara khusus, Said menyebutkan alasan DMDI Indonesia mengusulkan Wapres sebagai tokoh yang mendapatkan gelar tersebut, yakni karena Wapres memainkan peran penting terhadap masyarakat Islam di tanah air, baik dari sisi ilmu maupun kerukunan antarsesama.

“Kami mengusulkan Pak Wapres selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini selalu aktif untuk memperhatikan masyarakat Islam di Indonesia. Dan kita juga selaku ormas-ormas Islam yang selalu mendapatkan arahan dan bimbingan dari Pak Wapres, sehingga masyarakat Islam dan organisasi Islam yang ada di Indonesia sampai hari ini sangat kompak,” jelas Said.

Pada kesempatan ini, pihak DMDI Indonesia mengundang Wapres untuk dapat menghadiri Pelantikan DMDI Indonesia dan Festival Budaya Melayu se-Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan 2 September 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum DMDI Indonesia Nanang Mubarok, serta jajaran Panitia Pertemuan Ulama Sedunia dan Festival Budaya Melayu se-ASEAN serta Pelantikan Pengurus DMDI Indonesia Periode 2023 s.d. 2026, yaitu Ketua Panitia Abdul Kadir, Sekretaris Haryani Sudarko, Koordinator Acara Gunawan HS, serta Anggota Panitia Nuansa Rambe.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Arif Rahmansyah Marbun